Justru keributan antara PSSI dan Kemenpora berujung ke tingkat hukum di pengadilan. Kasus terbaru berkaitan dengan Piala Kemerdekaan yang diadakan Kemenpora sebagai imbas dibekukannya sepak bola Indonesia.
Disebut-sebut sebagai solusi untuk memecahkan kebuntuan liga Indonesia, Piala Kemerdekaan malah menuai banyak masalah. Di antaranya, gaji wasit serta para pemainnya belum dibayar.
“Sejak awal, kami di Komisi X sudah mengingatkan semua pihak, terutama menpora, saat rapat-rapat kerja. Jangan karena ingin perubahan untuk memberantas pengatur-pengatur skor atau judi, kita malah mengorbankan permainan ini,” katanya di gedung DPR kemarin (17/9).
Ridwan mengungkapkan bahwa DPR mendukung jika menpora ingin membuat perubahan bagi dunia olahraga Indonesia. Hanya, pemerintah harus tahu penyakitnya sebelum memeberikan diagnosis.
“Ini penyakitnya nggak jelas karena omongan-omongan habis itu didiagnosis dengan adanya tim transisi atau tim 9,” terangnya.
Komisi X akan mempertanyakan lagi hasil Piala Kemerdekaan, termasuk kesiapan menyambut Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games, kepada menpora. “Jadi, mulai sekarang, menpora harus evaluasi seluruh kebijakan-kebijakannya. Jangan sampai dibikin masalah lagi,” tuturnya. (pps/c1/rak)